.”kami memberikan waktu 3 bulan pada pemerintah Provinsi Malut untuk menindaklanjuti catatan dari KPK, jadi selanjutnya kami lihat respon pemerintah dalam waktu tiga bulan itu,” tandasnya. (Rd).
KPK Intai Lelang Proyek di Pemprov Malut
Breaking News
Taat Pengelolaan Lingkungan, NHM Kembali Raih PROPER Biru dari KLHK
Pemprov Malut Raih WTP, Gubernur Sherly : Ini Hasil Kerja Bersama Seluruh Stakeholder
KPK Intai Lelang Proyek di Pemprov Malut
NHM Inisiasi Aksi Bersih di Tanjung Barnabas dan Dukung Penghijauan MTs Bukit Tinggi
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, NHM Tanam Pohon Buah dan Serukan Aksi Iklim
