TERNATE, pilarmalut.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan (Halsel) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) tahun 2025 lalu menggandeng 125 Kepala Desa (Kades) dan 15 pimpinan Kecamatan (Camat) untuk mengikuti kegiatan Retreat di Jatinangor, Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan tersebut menguras anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan yang melekat di Dana Desa (DD) sekitar Rp6,2 miliar.
Angaran miliaran rupiah itu ternyata di bebankan kepada para Kades untuk menyetor ke Panitia yang dibentuk Dinas DPMD dan kuat dugaan disetujui Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.
Besaran anggaran yang digunakan para Kades dan Camat untuk kegiata retreat itu belakangan menjadi sorotan karena anggaran yang digunakan Kepala Desa itu tanpa persetujuan masyarakat. Sebab, setiap Kades dibebankan biaya partisipasi sebesar Rp25 juta yang diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau Dana Desa dengan total dugaan pungutan dana retreat ini diperkirakan mencapai Rp6,2 miliar dari ratusan desa di Halmahera Selatan.
Ironisnya, sekitar 40 Kepala Desa (Kades) yang tidak mengikuti kegiatan retreat di Jatinangor tersebut tetap diwajibkan membayar biaya operasional.
Diberbagai Media, Ketua DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Halmahera Selatan, Abdul Aziz Al-amari, mengaku biaya retreat dibebankan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) per Kades mengeluarkan pembiayaan retreat sebanyak Rp25 juta. Meski begitu, Aziz tak persoalkan karena kegiatan ini di bawah pelaksanaan DPMD Halmahera Selatan.
“Ini semua di DPMD, kami di APDESI ikut saja. Karena bagi kami retreat ini juga penting, karena tujuannya meningkatkan kapasitas kepemimpinan aparatur desa,” ujarnya
Dugaan penyimpangan anggaran kegiatan retreat kepala desa di Kabupaten Halmahera Selatan senilai Rp6,2 miliar menuai sorotan publik.
Praktisi hukum Bambang Joisangaji, saat itu mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara untuk mengusut tuntas penggunaan dana yang diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
