Belanja daerah tahun 2026 sebesar Rp.2.819.497.309.219,00, terdiri dari belanja operasi Rp.2.207.290.418.718,00, belanja modal Rp.592.206.890.501,00, belanja tak terduga Rp.20.000.000.000,00.
Sementara defisit APBD 2026 sebesar Rp .23.246.598.282,00.
Ketua DPRD Malut Iqbal Ruray mengatakan, paripurna merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka proses perencanaan pembangunan, dimana hasil kesepakatan akhir pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah dilakukan Komisi dan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Rapat Paripurna ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang jelas, sekaligus dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Menurutnya, Ranperda APBD 2026 mengalami proses panjang mulai dari Pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan PPAS kepada DPRD, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Rancangan Perda tentang Perubahan APBD beserta Nota Keuangan, sampai dengan Persetujuan Bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama antara Gubernur dan Pimpinan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD.
