Besarnya dampak di lokasi tambang harus dibuktikan melalui pemeriksaan lapangan. Namun, risiko tersebut cukup menjadi alasan bagi instansi terkait untuk memastikan legalitas dan kondisi lingkungan sumber material.
Persoalan lain ialah potensi penerimaan daerah yang tidak tertagih. Apabila kegiatan pertambangan atau transaksi material tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, penerimaan daerah dari pajak mineral bukan logam dan batuan berpotensi terdampak.
Karena itu, persoalan ini tidak cukup dijawab dengan memastikan bahwa proyek terus berjalan. Asal-usul material, status perizinan tambang, kewajiban pajak, dan rantai distribusinya perlu diperiksa secara terpisah agar jelas apakah ada pelanggaran dan siapa yang harus bertanggung jawab.
Dalih Keterbatasan Pemasok Tak Boleh Menjadi Pembenaran
Sebelumnya, pernyataan pihak Satuan Kerja (Satker) BWS Maluku Utara yang mempertanyakan ketersediaan pengusaha galian C berizin di Kota Ternate turut menjadi sorotan.
Jika pemasok berizin memang terbatas, persoalannya semestinya diselesaikan melalui pencarian sumber material legal, termasuk mendatangkannya dari luar daerah apabila diperlukan. Keterbatasan pasokan tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban memenuhi ketentuan hukum.
“Jika di Ternate tidak ada pemasok berizin, BWS wajib hukumnya memerintahkan kontraktor mendatangkan material legal dari luar daerah. BWS tidak boleh memaklumi material ilegal hanya demi mengejar progres fisik proyek,” tegas Julfandi.
Pernyataan tersebut menempatkan kepatuhan sebagai persoalan yang tidak semestinya dikalahkan oleh tenggat pekerjaan. Progres fisik dapat diukur melalui volume dan persentase penyelesaian. Legalitas material, sebaliknya, harus dibuktikan dengan dokumen dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika pengawasan telah dilakukan, BWS perlu menjelaskan dasar pemeriksaan dan dokumen yang digunakan untuk memastikan sumber material sah. Jika belum, celah tersebut harus diperbaiki dan ditelusuri lebih jauh.
