Ia menjelaskan, penataan tenaga non ASN dalam rangka untuk menyinkronkan dan memvalidasi data tenaga Non-ASN yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.
Mengenai anggaran lanjut Wagub, Pemprov sudah mengkonfirmasi ketersediaan anggaran bagi PPPK. Bila ditengah jalan nanti ada perubahan, maka PPPK yang ada bisa di gaji dulu seperti pada waktu honor sambil menunggu ketersediaan anggaran.
“Mengenai mekanisme pengangkatan ini bergantung dari pusat, dalam hal ini BKN,” tuturnya.
Selain membahas penataan pegawai non ASN, dalam tersebut juga pembahasan THR dan TPP ASN, dimana Wagub meminta OPD untuk pro aktif memenuhi persayaratan yang diminta agar pembayaran dapat segera direalisasikan.
“THR dan TPP ASN ini menjadi isu hangat bagi para awak media, dan ini menjadi serangan bagi Gubernur dan Wagub,” cetusnya.
