Sebab, pembayaran biaya pekerjaan jalan tidak otomatis membuktikan bahwa kewajiban ganti rugi kepada pemilik lahan telah diselesaikan.
Janis Poroco menyebut masyarakat memiliki dokumen Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan tanah. Salah satu nama pemilik sertifikat yang disebut warga adalah Hi. Farida Tumuboya.
Dokumen tersebut menjadi dasar masyarakat mempertahankan hak atas lahan di sepanjang Jalan Muali KM 0 hingga KM 10.
Warga menolak jika lahan perkebunan mereka diperlakukan seolah-olah tidak memiliki pemilik. Mereka meminta perusahaan menghormati dokumen kepemilikan dan menyelesaikan setiap persoalan penggunaan maupun kerusakan lahan melalui mekanisme yang jelas.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya menuntut hak kami sebagai pemilik lahan. Selama persoalan ganti rugi belum diselesaikan dan belum ada kejelasan, kami akan terus memperjuangkan hak masyarakat,” ujarnya.
Bagi Janis, persoalan tersebut bukan sekadar kepentingan kelompok, melainkan menyangkut hak masyarakat pemilik kebun yang harus mendapatkan kepastian penyelesaian.
Konflik tersebut akhirnya berujung pada pemalangan Jalan Muali yang telah berlangsung hampir dua bulan.
Masyarakat mengaku mengambil langkah tersebut karena persoalan yang mereka perjuangkan belum mendapatkan penyelesaian. Bahkan, warga menyebut telah melaporkan persoalan ini ke Polda Maluku Utara dengan membawa bukti kepemilikan tanah berupa SHM.
Janis menegaskan, masyarakat siap memperjuangkan hak mereka melalui jalur hukum.
“Kami juga sudah membawa persoalan ini ke Polda dengan bukti sertifikat tanah yang kami miliki,” tambahnya.
Laporan tersebut diharapkan dapat membuka jalan bagi penelusuran status lahan, riwayat penggunaan jalan, dugaan kerusakan kebun, hingga persoalan pembayaran selama kontrak pekerjaan jalan.
Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri keterangan mengenai pembayaran Rp45 juta selama periode 2018–2021, termasuk pihak penerima, dasar pembayaran, dan kaitannya dengan hak masyarakat pemilik lahan.
Sementara, terkait dengan tuntutan warga tersebut, PT. WKS masih dalam upaya konfirmasi. (Rd).
