HALTIM, Pilarmalut.com – Kesabaran masyarakat pemilik lahan di kawasan Waijoi-Jikomoi akhirnya mencapai puncak. Hampir dua bulan akses Jalan Muali Kilometer 0 hingga Kilometer 10 dipalang warga.
Spanduk bertuliskan “peringatan keras” dibentangkan dibadan jalan menjadi ultimatum terbuka terhadap PT Wana Kencana Sejati (WKS) untuk segera menyelesaikan tuntutan ganti rugi kebun masyarakat yang diduga terdampak aktivitas perusahaan.
Konflik ini bukan sekadar persoalan akses jalan. Di balik pemalangan tersebut, tersimpan persoalan panjang mengenai dugaan kerusakan kebun sejak 2015, penggunaan lahan masyarakat, kontrak pekerjaan jalan selama tiga tahun, hingga pembayaran Rp45 juta yang kini dipertanyakan warga.
Masyarakat menuding hak pemilik kebun di sepanjang jalur KM 0 hingga KM 10 belum diselesaikan. Padahal, warga memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagai bukti kepemilikan tanah.
Ultimatum warga tertulis jelas dalam spanduk yang dipasang di lokasi pemalangan badan jalan yakni :
“Jika Tidak Bersedia Melakukan Ganti Rugi Kepada semua Pemilik Kebun, Maka Akses Jalan Muali Dari KM 0-KM 10 Tidak Bisa Digunakan Lagi Karena Jalan Itu Bukan Hak Milik PT.WKS.”
Di bagian lain spanduk, masyarakat juga menyampaikan tuntutan “stop Aktivitas Tambang..!! Sebelum Ganti Rugi.”
Pernyataan tersebut menjadi bentuk protes masyarakat terhadap aktivitas perusahaan yang menurut warga terus berjalan, sementara persoalan hak atas lahan dan kebun mereka belum memperoleh penyelesaian.
Persoalan ini bukan baru muncul ketika warga melakukan pemalangan. Masyarakat mengungkapkan, sejak 2015 aktivitas pembersihan jalan diduga telah menyebabkan kerusakan sejumlah kebun milik warga.
Pembersihan dan pembukaan jalan disebut berdampak terhadap tanaman serta lahan perkebunan masyarakat di sepanjang jalur KM 0 hingga KM 10. Namun, warga mengaku hingga sekarang belum menerima penyelesaian ganti rugi atas dampak tersebut.
Ketua Kelompok Pemilik Lahan, Janis Poroco kepada pilarmalut.com, Rabu (11/11/2026) mengatakan, masyarakat mempunyai bukti kepemilikan tanah berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Karena itu, keberadaan jalan dan aktivitas perusahaan tidak boleh menghilangkan hak masyarakat sebagai pemilik lahan.
“Kami ini pemilik lahan, bukan orang yang datang mengaku-ngaku punya tanah. Kami punya Sertifikat Hak Milik. Sejak 2015 kebun masyarakat sudah terdampak akibat pembersihan jalan, tetapi sampai sekarang hak kami belum diselesaikan. Jangan perusahaan hanya datang menggunakan jalan dan menikmati hasil aktivitasnya, sementara kami sebagai pemilik kebun justru dirugikan,” tegas Janis.
Pernyataan tersebut mempertegas tuntutan masyarakat agar perusahaan tidak hanya menggunakan akses jalan untuk kepentingan operasional, tetapi juga menyelesaikan persoalan lahan dan kebun yang diklaim terdampak.
