Persoalan lain yang memicu kemarahan masyarakat mengenai penggunaan Jalan Muali KM 0 hingga KM 10 oleh perusahaan tambang PT MHM.
Warga mempertanyakan dasar penggunaan jalan tersebut. Mereka menyebut jalan itu merupakan jalan hauling PT WKS, bukan jalan tambang yang secara otomatis dapat digunakan perusahaan lain.
Masyarakat juga menegaskan, bahu jalan di sisi kiri dan kanan merupakan lahan milik warga.
Janis mempertanyakan penggunaan akses tersebut tanpa kejelasan mengenai hak masyarakat yang memiliki tanah di sepanjang jalur jalan.
“Kalau jalan itu digunakan untuk kepentingan perusahaan, harus jelas dasar hukumnya. Jangan menggunakan jalan dan lahan masyarakat seolah-olah semuanya milik perusahaan. Kami juga memiliki hak yang harus dihormati,” ujarnya.
Warga mendesak PT WKS dan PT MHM membuka dasar kerja sama penggunaan jalan, status penguasaan akses, serta tanggung jawab masing-masing perusahaan terhadap masyarakat pemilik lahan.
Persoalan semakin serius setelah masyarakat mengungkap adanya kerja sama kontrak pekerjaan jalan antara Kepala Desa Kontrat dan PT WKS pada periode 2018 hingga 2021.
Selama tiga tahun tersebut, pekerjaan pembersihan dan pelebaran jalan kembali berdampak terhadap kebun masyarakat. Namun, pemilik lahan yang mengaku terdampak menyatakan tidak menerima pembayaran ganti rugi.
Di sisi lain, warga menyebut terdapat pembayaran kepada pihak desa dengan total mencapai Rp45 juta selama tiga tahun.
Informasi ini memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme kontrak dan penggunaan pembayaran tersebut. Siapa penerima dana Rp45 juta itu? Untuk pekerjaan apa pembayaran diberikan? Apakah dana tersebut mencakup kompensasi lahan dan kebun masyarakat yang terdampak?
Janis mendesak agar seluruh mekanisme pembayaran dibuka secara transparan.
“Jangan sampai pembayaran sudah dilakukan kepada pihak tertentu, tetapi kami sebagai pemilik kebun yang lahannya terdampak justru tidak mendapatkan apa-apa. Siapa yang menerima, untuk apa dibayarkan, dan bagaimana dengan hak pemilik kebun? Ini harus dibuka secara transparan,” tegasnya.
Masyarakat meminta PT WKS dan Pemerintah Desa Kontrat menjelaskan dokumen kontrak, bukti pembayaran, pihak penerima, serta peruntukan dana tersebut.
