TERNATE, Pilarmalut.com – Penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan operasional dan rumah tangga pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Maluku Utara periode 2019–2024 senilai Rp139 miliar kini dibayangi ketidakpastian dan dugaan intervensi.
Hampir sembilan bulan berlalu, hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diminta penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara tak kunjung terbit.
Mandeknya proses audit selama berbulan-bulan memicu sorotan publik semakin tajam.
Bahkan, mencuat kecurigaan publik kemungkinan adanya intervensi menghambat proses audit BPK dari pihak yang terseret dalam perkara ini, sehingga menyebabkan hasil audit investigasi tak kunjung diserahkan kepada penyidik.
Jika benar terdapat intervensi, persoalan ini bukan lagi sekadar keterlambatan administrasi pemeriksaan. Kondisi tersebut berpotensi mencederai independensi lembaga pemeriksa keuangan negara sekaligus menghambat pengungkapan perkara yang menyeret anggaran hingga Rp139 miliar.
Besarnya nilai anggaran, lamanya proses audit, serta belum adanya kepastian penanganan perkara menjadi rangkaian persoalan yang tidak bisa dianggap sepele. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik belum terbitnya hasil audit tersebut.
Permintaan audit investigasi telah diajukan penyidik Kejati Maluku Utara kepada BPK RI belum ada kejelasan. Ini lantaran dokumen audit yang dibutuhkan untuk menghitung potensi kerugian negara belum juga diserahkan ke penyidik.
Sembilan bulan bukan waktu sebentar. Namun, publik masih disuguhi ketidakpastian. Proses audit berjalan tanpa kejelasan, sementara penanganan perkara terkesan Kejati kehilangan taring.
Rp139 miliar bukan uang receh. Itu uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan. Tidak pantas perkara besar tersebut terus menggantung tanpa kepastian ditangan lembaga penegak hukum.
Publik menunggu keberanian aparat penegak hukum membuka persoalan ini secara terang-benderang.
