BPK sangat tidak pantas membiarkan hasil pemeriksaan menjadi tanda tanya berkepanjangan. Sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara, wajib menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Jika terdapat kendala dalam proses audit, BPK harus menyampaikannya secara terbuka. Jangan sampai ketidakjelasan hasil audit kerugian justru memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap independensi BPK.
Di sisi lain, Kejati Maluku Utara juga tidak harus berlindung di balik alasan menunggu hasil audit. Penyidik mesti menunjukkan langkah konkret, mendesak perkembangan pemeriksaan, menelusuri dokumen, memeriksa pihak-pihak terkait, dan memastikan perkara tidak berhenti lantaran menunggu penghitungan kerugian negara.
Jangan sampai Kejati hanya garang dalam pernyataan, tetapi kehilangan taring ketika harus menuntaskan perkara menyangkut uang rakyat.
Praktisi hukum sekaligus pakar hukum tata negara, Hendra Karianga, kepada Pilarmalut.com, Senin (9/11/2026), melontarkan kritik keras terhadap sikap pasif penyidik Kejati Maluku Utara.
Menurutnya, penyidik tidak hanya menunggu hasil audit tanpa melakukan langkah aktif mendesak BPK.
“Penyidik seharusnya tidak boleh diam, harus proaktif menyurati, menanyakan ke BPK sampai di mana audit investigasi itu sudah dilakukan,” tegasnya.
Menurut Hendra, ketika aparat penegak hukum menemukan indikasi tindak pidana korupsi dan meminta penghitungan kerugian negara, BPK harus menindaklanjuti permintaan tersebut sesuai kewenangannya.
“Karena BPK harus wajib memenuhi apa permintaan dari aparat penegak hukum kalau itu ada indikasi korupsi, maka BPK harus melakukan perhitungan. Hasil perhitungan itu kemudian di umumkan dan diberikan rekomendasi. Jadi BPK punya kewenangan mutlak untuk melakukan perhitungan terhadap kerugian negara,” ujarnya.
Hendra bahkan mempertanyakan mengapa hasil audit tersebut belum juga disampaikan kepada penyidik, sedangkan prosesnya telah berlangsung berbulan-bulan.
“Kalau sampai hari ini BPK belum memberikan informasi kepada penyidik, itu tanda-tanya besar menurut saya. Kok kasus seperti itu sudah masuk 8 atau 9 bulan, hasil auditnya belum diumumkan, belum disampaikan ke penyidik. Ada persoalan apa di balik ini?” katanya.
