Hendra menilai, ketidakjelasan hasil audit bukan persoalan sepele. Semakin lama pemeriksaan tidak memberikan kepastian, semakin besar pula ruang spekulasi dan ketidakpercayaan publik terhadap proses penanganan perkara.
Ia menegaskan, hasil audit harus segera diberikan kepada penyidik agar tidak ada lagi alasan yang membuat perkara tersebut terus menggantung.
“Kalau menurut saya audit BPK itu mutlak diberikan kepada penyidik untuk membuktikan apakah ada kerugian negara atau tidak. Kalau ada kerugian negara berapa jumlahnya? Apakah ada unsur melawan hukum atau tidak? Kalau ada unsur melawan hukum siapa yang melakukan itu? Jadi penting itu untuk menyelesaikan kasus ini,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan penundaan yang terus berlarut-larut hanya akan memperpanjang ketidakpastian hukum.
“Semakin ditutupi, semakin ditunda-tunda, maka juga memberikan ketidakpastian. Jadi aspek transparansi dan akuntabilitas ini perlu segera dilakukan supaya memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang dugaan itu,” tegas Hendra.
Menurutnya, keterbukaan hasil audit juga penting sehingga anggota DPRD tidak terus menjadi objek tudingan tanpa kepastian hukum.
“Supaya mereka jangan di jadikan sebagai objek tuding-menuding dan sebagainya,” pungkasnya.
Kini, BPK dan Kejati Maluku Utara dituntut tidak lagi membiarkan perkara bernilai Rp139 miliar ini berjalan tanpa kepastian. BPK harus menjelaskan perkembangan audit investigasi, sementara Kejati wajib menunjukkan langkah nyata dalam mengusut perkara tersebut.
Publik tidak membutuhkan pernyataan normatif atau saling menunggu. Yang dibutuhkan transparansi, keberanian, dan kepastian hukum. (Rd).
