SOFIFI, pilarmalut.com – Anggaran penanganan COVID-19 senilai Rp31,65 miliar di Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara (Malut), diduga bermasalah menjadi sorotan publik.
Hal ini terbongkar melalui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Maluku Utara.
Dana yang semestinya mendukung pengawasan penanganan pandemi malah dialokasikan seluruhnya untuk belanja perjalanan dinas.
Ironisnya, hasil kerja pengawasan Panitia Khusus (Pansus) Corona yang diduga menggunakan anggaran tersebut.
Temuan BPK ini membuka tabir buruk pengelolaan anggaran pandemi di lingkungan DPRD Maluku Utara. Ketika masyarakat sedang menghadapi ancaman kesehatan, kehilangan pendapatan, dan tekanan ekonomi akibat COVID-19, anggaran puluhan miliar rupiah justru diarahkan untuk membiayai perjalanan dinas dengan label pengawasan Corona.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, anggaran kegiatan kunjungan kerja pengawasan Corona tersebut diduga dimanfaatkan untuk membiayai perjalanan dinas Pansus Corona DPRD Maluku Utara.
“Jika dugaan ini benar adanya, persoalannya bukan lagi sekadar salah penempatan nomenklatur anggaran. Publik patut mempertanyakan apakah mandat pengawasan benar-benar dijalankan atau justru perjalanan dinas menjadi aktivitas utama yang dibiayai menggunakan anggaran penanganan pandemi,” kata Presidium Utara Institut, Faisal Husain kepada pilarmalut.com, Senin (9/11/2026).
Menurut Faisal, Pansus dibentuk untuk mengawasi penggunaan anggaran dan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani pandemi, bukan sekadar melakukan perjalanan dengan membawa nama pengawasan Corona.
Informasi yang dihimpun kata Faisal, Pansus Pengawasan Anggaran Corona dikabarkan tidak pernah menyampaikan laporan akhir hasil pengawasan terhadap penggunaan anggaran oleh pihak eksekutif melalui forum rapat paripurna DPRD.
Padahal, laporan akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban atas mandat yang diberikan kepada Pansus. Melalui laporan tersebut, DPRD seharusnya menjelaskan kepada publik apa yang telah diawasi, persoalan apa yang ditemukan, dan rekomendasi apa yang disampaikan kepada pemerintah daerah.
