Temukan BPK tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2020, bernomor 54/LHP/XIX.TER/12/2020, tertanggal 20 Desember 2020, khususnya halaman 58–61.
Dalam dokumen BPK menyebutkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melakukan refocusing anggaran terhadap 17 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan total Rp88,32 miliar. Sekretariat DPRD menjadi OPD dengan porsi pengalihan anggaran terbesar, mencapai Rp45,23 miliar.
Dari anggaran tersebut, Rp13,57 miliar dialokasikan untuk kegiatan penanganan dampak Corona, terdiri atas belanja sembako Rp5,4 miliar dan perjalanan dinas Rp8,17 miliar.
Sementara itu, kegiatan kunjungan kerja pengawasan Corona memperoleh alokasi Rp31,6 miliar yang seluruhnya diperuntukkan bagi belanja perjalanan dinas. Sebanyak Rp9,98 miliar lainnya dialokasikan pada pos belanja tidak terduga (BTT).
BPK mencatat hingga 31 Oktober 2020, realisasi kegiatan kunjungan kerja pengawasan Corona mencapai Rp12,19 miliar atau 38,54 persen.
BPK menilai penggunaan nomenklatur penanganan Corona dalam kegiatan kunjungan kerja tersebut tidak sejalan dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2020.
Pergantian nama kegiatan tidak mengubah substansi belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap penanganan pandemi maupun penyediaan jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Dalam pemeriksaan, BPK meminta keterangan dari Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Keuangan, dan Bendahara Pengeluaran.
Dari hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan persoalan tersebut terjadi karena Sekretaris DPRD dinilai tidak mengindahkan tujuan utama penggunaan APBD untuk penanganan pandemi ketika menyusun kebijakan refocusing.
Pelaksana perjalanan dinas juga dinilai tidak memedomani ketentuan pertanggungjawaban keuangan.
