“Jika laporan tersebut memang tidak pernah disampaikan, maka publik berhak mempertanyakan dasar pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibiayai dari anggaran pengawasan Corona,” cetus Faisal.
Ia menegaskan, jangan sampai anggaran pengawasan hanya menghasilkan tumpukan dokumen perjalanan dinas, sementara hasil pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat tidak pernah diketahui secara terbuka.
“Pertanyaan yang harus dijawab para anggota Pansus sangat mendasar, ke mana saja perjalanan dilakukan, siapa yang berangkat, berapa anggaran yang dicairkan, apa objek yang diawasi, dan mana laporan hasil kunjungan yang membuktikan bahwa perjalanan tersebut benar-benar berkaitan dengan penanganan pandemi?,” tanya Faisal.
Menurutnya, apabila perjalanan dinas dapat dibiayai miliaran rupiah, tetapi hasil pengawasan dan laporan akhirnya tidak dapat ditunjukkan, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
“Jadi ada kewajiban pertanggungjawaban yang harus dibuka kepada publik,” tandasnya.
Faisal menilai, temuan BPK tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi Polda Maluku Utara untuk menelusuri lebih jauh penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut.
“Polda perlu memastikan apakah seluruh perjalanan dinas benar-benar dilaksanakan, apakah bukti pertanggungjawabannya sah, apakah kegiatan sesuai dengan tujuan anggaran, dan apakah terdapat indikasi penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” urai Faisal
Ia menambahkan, Polda dan Kejati Malut juga perlu menelusuri pihak yang menyusun anggaran, pihak yang menyetujui pencairan, pelaksana perjalanan dinas, hingga pejabat yang bertanggung jawab atas laporan pertanggungjawabannya.
“Peristiwa ini menyangkut uang rakyat yang dialokasikan saat masyarakat berada dalam situasi darurat pandemi. Karena itu, pertanggungjawabannya tidak boleh berhenti pada alasan bahwa perjalanan dinas merupakan bagian dari tugas kedewanan.
DPRD lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Namun, ketika anggaran pengawasan itu sendiri menjadi temuan BPK, DPRD justru harus bersedia membuka seluruh dokumen dan menjelaskan hasil kerjanya kepada masyarakat” pungkasnya.
Anggota DPRD Maluku Utara saat itu yang masuk dalam Pansus Pengawasan Anggaran Corona masing masing berinsial IN, HA, II, KD, RM, FL, IR, ET, IMS dan AT.
