“kewenangan penuh sebagai PPK paket proyek DAK APBD dan APBN, karena itu ada indikasi tindak pidana dalam proyek swakelolakan tersebut,” ujarnya.
Selain itu, Juslan juga mendesak Kejati dan Polda juga segera mengusut sejumlah pekerjaan pembangunan SMA dan SMK di Obi Halmahera Selatan yang diduga dikerjakan tidak sesuai dengan RAB, bahkan materialnya tidak sesuai spesifikasi. (rd).
