“Saya dua tahun megang Bali hasilnya bagus. Coba belajar ke mereka,” kata Haris.
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu titik fokus KPK. Satgas dan Satgas Penindakan juga menyarankan Pemprov intens berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Bali memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) yang bagus, Semua rekomendasi (KPK) dilaksanakan. Soal pengadaan, konsul ke LKPP,” sambung Haris.
Senada, Ketua Satgas Penindakan Wilayah V KPK Prabawa Widi Nugroho menyampaikan, ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi kurang menaruh perhatian pada tugas pokok, terutama soal perencanaan yang terlihat sekadar menyalin format lama, tanpa inovasi. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa yang acuh tak acuh terhadap berbagai opsi yang menghindari korupsi seperti e-katalog.
