“Semua mekanisme (pengadaan) sudah ada, tapi banyak ASN masa bodoh membuat perencanaan juga copy-paste,” ungkapnya.
Gubernur Malut, Sherly Tjoanda mengakui Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara memerlukan pengarah yang tegas. Untuk Itu, dengan kehadiran KPK di Maluku Utara untuk memicu kinerja aparatur.
Sebagai Komitmen untuk menjadikan Maluku Utara berih dari korupsi, Gubernur bertekad untuk mendorong pihak-pihak terkait dengan area intervenesi KPK yang memiliki nilai rendah seperti manajemen aset (70%), dan pengadaan baran dan jasa (64,67%) agar “berkiblat” ke Bali.
“Kami berkomitmen mendorong MCP Provinsi di angka (rata-rata) 80%. Tantangannya, ASN begitu banyak, tapi kinerjanya masih perlu ditingkatkan. Kami setuju untuk belajar ke Provinsi yang punya nilai MCP terbaik,” tegas Sherly. (Rd).
