Opini  

JABATAN BUKAN PRESTASI: MENGUKUR KINERJA SEKDA DAN KEPALA OPD KOTA TERNATE

(Catatan Jurnalis Maluku Utara)

Pertanyaan seperti ini penting diajukan agar pengelolaan jabatan tidak berubah menjadi sekadar pembagian posisi.

Penyegaran birokrasi tidak boleh dimaknai hanya sebagai pergantian nama dan wajah. Yang lebih penting adalah memastikan perubahan tersebut menghasilkan peningkatan kinerja.

Tauhid Soleman Harus Berani Mengukur Pembantunya

Kepala daerah tidak cukup hanya memberikan kepercayaan kepada pejabat. Wali kota juga harus berani mengukur, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja orang-orang yang membantunya menjalankan pemerintahan.

Dalam konteks ini, Tauhid Soleman memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Sekda dan seluruh kepala OPD benar-benar bekerja sesuai harapan masyarakat.

Jangan sampai wali kota terlalu sibuk dengan agenda politik dan pembangunan citra pemerintahan, sementara kualitas kerja perangkat daerah tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Keberhasilan seorang kepala daerah sangat ditentukan oleh kemampuan memilih dan mengelola orang-orang yang berada di sekelilingnya. Karena itu, mempertahankan pejabat yang tidak menunjukkan kinerja memadai justru dapat menjadi beban bagi kepemimpinan itu sendiri.

Wali kota harus mampu membedakan antara pejabat yang sekadar loyal dengan pejabat yang benar-benar kompeten. Loyalitas penting, tetapi tidak boleh mengalahkan profesionalitas dan prestasi.

Pemerintahan membutuhkan orang-orang yang bekerja, bukan hanya orang-orang yang pandai menjaga posisi.

Masyarakat Tidak Membutuhkan Pejabat yang Sekadar Terlihat Sibuk

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada seberapa sering pejabat tampil dalam kegiatan resmi, seberapa banyak rapat yang diselenggarakan, atau seberapa sering program diumumkan.

Ukuran keberhasilan harus dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat.

Apakah pelayanan publik semakin baik? Apakah infrastruktur semakin memadai? Apakah persoalan persampahan dan lingkungan tertangani? Apakah peluang ekonomi masyarakat semakin terbuka? Apakah pengelolaan pendapatan daerah semakin efektif? Apakah masyarakat merasakan kehadiran pemerintah ketika menghadapi persoalan?

Inilah pertanyaan yang seharusnya menjadi dasar untuk menilai prestasi pejabat publik.

Sekda harus membuktikan kapasitasnya dalam mengendalikan dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Kepala OPD harus menunjukkan hasil kerja sesuai tanggung jawabnya. Sementara wali kota harus memastikan bahwa setiap orang yang diberi jabatan benar-benar layak mempertahankannya.

Kota Ternate tidak kekurangan jabatan, struktur organisasi, maupun pejabat. Yang harus terus diperkuat adalah kualitas kerja dan keberanian menghasilkan perubahan.

Sebab, jabatan bukanlah hadiah untuk dinikmati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jabatan bukan prestasi. Prestasi adalah ketika masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kerja seorang pejabat.

Sejarah tidak akan mencatat seorang pejabat hanya karena pernah menduduki jabatan tinggi. Sejarah akan mengingat apa yang telah ia kerjakan, perubahan apa yang berhasil diwujudkan, dan manfaat apa yang ditinggalkannya bagi masyarakat. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *