Penulis:
Iksan Lutfi (mantan ketua IMM kota ternate)
Dinamika pembangunan infrastruktur di Maluku Utara kini memasuki babak baru. Keputusan Direktorat Jenderal Bina Marga dan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang menunjuk H. Abdul Hamid Payapo—atau yang akrab disapa Haji Mito—sebagai Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, bukan sekadar pergantian posisi administratif. Ini adalah sebuah sinyal kuat akan datangnya akselerasi pembangunan yang lebih progresif di Bumi Moloku Kie Raha.
Langkah strategis ini menggantikan Navy Anugerah Umasangaji dan segera menuai gelombang respons positif dari berbagai lapisan masyarakat. Mengapa demikian? Jawabannya terletak pada perpaduan antara kompetensi teknis, rekam jejak yang teruji, dan ikatan emosional yang kuat dengan tanah Maluku Utara.
Rekam Jejak: Dari Batam hingga Ambon
Keyakinan publik terhadap Haji Mito bukanlah sebuah euforia tanpa dasar. Sosoknya dibentuk oleh pengalaman lapangan yang sangat matang. Pernah mengemban amanah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di BPJN Maluku Utara hingga dipercayakan sebagai Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di Balai Besar Batam serta Kasatker pada Balai Jalan Nasional Maluku (Ambon), ia telah kenyang dengan asam garam manajemen proyek infrastruktur berskala nasional.
Segudang pengetahuan dan prestasi yang ia kantongi selama bertugas di luar daerah menjadi modal utama. Publik meyakini bahwa di bawah kepemimpinannya, visi besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Ditjen Bina Marga bukan lagi sekadar narasi di atas kertas, melainkan akan menjelma menjadi bentangan aspal dan kokohnya jembatan yang menghubungkan nadi perekonomian rakyat.
Sentuhan “Putra Daerah” dan Panggilan Pengabdian
