Opini  

JABATAN BUKAN PRESTASI: MENGUKUR KINERJA SEKDA DAN KEPALA OPD KOTA TERNATE

(Catatan Jurnalis Maluku Utara)

Penulis : Faujan A. Pinang

Dalam pemerintahan, menduduki jabatan tinggi sering kali dianggap sebagai sebuah pencapaian. Seseorang yang dipercaya menjadi Sekretaris Daerah atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dipandang telah mencapai posisi penting dalam perjalanan karier birokrasi. Namun, pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah jabatan tersebut sudah diikuti prestasi yang sepadan?

Sebab, jabatan dan prestasi merupakan dua hal yang berbeda. Jabatan adalah kepercayaan yang diberikan, sedangkan prestasi merupakan hasil kerja yang harus dibuktikan. Seseorang bisa saja menduduki posisi strategis, memiliki kewenangan besar, dan mendapatkan fasilitas negara, tetapi belum tentu mampu menghasilkan perubahan yang berarti bagi masyarakat.

Inilah yang perlu menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Ternate.

Di bawah kepemimpinan Wali Kota M. Tauhid Soleman dan Wakil Wali Kota Nasri Abubakar, publik tentu berharap seluruh pejabat yang diberi kepercayaan mampu menunjukkan kinerja terbaik. Namun, harapan itu tidak boleh berhenti pada pelantikan, pergantian jabatan, atau penyampaian program kerja. Harus ada hasil nyata yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.

Karena itu, sudah waktunya kinerja Sekretaris Daerah dan seluruh kepala OPD dievaluasi bukan berdasarkan posisi yang mereka duduki, melainkan berdasarkan apa yang telah mereka hasilkan.

Rizal Marsaoly dan Pertanyaan tentang Prestasi Sekda

Sebagai Sekretaris Daerah, Rizal Marsaoly menempati posisi strategis dalam struktur Pemerintah Kota Ternate. Ia bukan hanya pejabat administratif tertinggi di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga figur yang memiliki tanggung jawab besar dalam membantu wali kota memastikan seluruh perangkat daerah bekerja sesuai arah kebijakan pemerintahan.

Dengan kewenangan dan tanggung jawab sebesar itu, wajar apabila publik mengajukan pertanyaan: apa prestasi konkret yang dapat ditunjukkan selama menjalankan tugas sebagai Sekda?

Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan peran atau kapasitas seseorang. Justru, semakin tinggi jabatan yang diemban, semakin besar pula tuntutan pertanggungjawaban yang harus diberikan.

Publik tidak cukup disuguhi aktivitas pejabat yang terlihat sibuk menghadiri berbagai kegiatan, memberikan sambutan, mendampingi kepala daerah, atau muncul dalam pemberitaan. Semua itu merupakan bagian dari aktivitas jabatan, tetapi belum otomatis menjadi prestasi.

Prestasi Sekda seharusnya terlihat dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan. Misalnya, peningkatan disiplin dan profesionalitas ASN, perbaikan kualitas pelayanan publik, percepatan pelaksanaan program prioritas, peningkatan kinerja OPD, serta kemampuan menyelesaikan persoalan yang selama ini menghambat pembangunan daerah.

Jika berbagai persoalan pemerintahan masih berulang, target pembangunan tidak tercapai, dan kualitas pelayanan belum menunjukkan kemajuan yang berarti, maka evaluasi terhadap kinerja Sekda menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Jabatan strategis harus melahirkan tanggung jawab strategis pula.

Jangan Sampai Pencitraan Lebih Menonjol daripada Prestasi

Ada satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam membicarakan jabatan Sekda dan Kepala OPD, yakni bagaimana pejabat tersebut menempatkan prioritas antara tanggung jawab pemerintahan dan aktivitas membangun citra pribadi, baik di hapadan Wali Kota maupun masyarakat.

Tidak ada yang salah apabila seorang pejabat dikenal masyarakat, aktif menghadiri kegiatan sosial, membangun komunikasi publik, dan memiliki hubungan baik dengan berbagai kelompok. Namun, aktivitas tersebut tidak boleh membuat tugas utama sebagai pengendali administrasi pemerintahan kehilangan perhatian.

Apalagi jika aktivitas yang menonjolkan figur pribadi lebih mudah terlihat dibandingkan capaian kerja birokrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Rizal Marsaoly dan Kepala OPD tentu memiliki hak untuk menentukan perjalanan dan masa depan daerah. Akan tetapi, selama masih menjabat, publik berhak menuntut agar seluruh energi dan kapasitasnya diprioritaskan untuk kepentingan pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *