Opini  

JABATAN BUKAN PRESTASI: MENGUKUR KINERJA SEKDA DAN KEPALA OPD KOTA TERNATE

(Catatan Jurnalis Maluku Utara)

Jangan sampai jabatan justru dipersepsikan sebagai ruang untuk membangun popularitas dan memperluas pengaruh politik, sementara masyarakat masih menunggu pembuktian atas kinerja birokrasi.

Jika memang ada ambisi politik di masa depan, hal itu merupakan pilihan pribadi yang harus ditempatkan sesuai aturan dan etika jabatan. Namun, jangan sampai kepentingan tersebut mengaburkan tanggung jawab yang sedang diemban.

Sebab, masyarakat tidak membutuhkan Sekda yang sekadar dikenal. Masyarakat membutuhkan Sekda yang mampu bekerja dan menghadirkan perubahan.

Kepala OPD: Apa yang Sudah Dihasilkan?

Persoalan yang sama juga harus diarahkan kepada seluruh kepala OPD. Mereka merupakan pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, menjalankan program, menggunakan anggaran, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berlangsung dengan baik.

Namun, pertanyaan mendasarnya sederhana: apa hasil kerja yang telah mereka berikan?

Kepala OPD tidak boleh merasa telah berhasil hanya karena mampu melaksanakan sejumlah kegiatan atau menyerap anggaran sesuai rencana. Sebab, anggaran yang terserap tidak selalu identik dengan keberhasilan program.

Dinas yang menangani infrastruktur harus mampu menunjukkan kualitas pembangunan yang baik. Dinas pendidikan harus memperlihatkan kemajuan pelayanan pendidikan. Dinas kesehatan harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak. OPD yang mengelola pendapatan daerah harus mampu menggali potensi penerimaan secara optimal.

Demikian pula perangkat daerah lainnya. Setiap kepala OPD harus memiliki prestasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai tugas dan bidang masing-masing.

Jangan sampai jabatan kepala dinas hanya menjadi posisi administratif yang dinikmati tanpa menghasilkan terobosan. Jangan pula jabatan strategis hanya menjadi tempat mempertahankan kenyamanan, sementara persoalan di lapangan terus dibiarkan.

Kepala OPD harus mampu menjawab persoalan masyarakat, bukan sekadar menjelaskan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berapa Banyak Pejabat yang Layak Dipertahankan?

Di sinilah pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pejabat Pemerintah Kota Ternate.

Evaluasi tidak boleh hanya dilakukan ketika masa jabatan berakhir, terjadi kekosongan jabatan, atau ada kepentingan penyegaran organisasi. Evaluasi harus menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap jabatan ditempati oleh orang yang benar-benar mampu bekerja.

Wali Kota Tauhid Soleman perlu memastikan bahwa seluruh kepala OPD memiliki target kinerja yang jelas. Target tersebut harus disertai indikator keberhasilan, batas waktu, dan ukuran manfaat bagi masyarakat.

Pejabat yang mampu menunjukkan prestasi harus diberikan kesempatan untuk terus mengembangkan kinerjanya. Sebaliknya, pejabat yang tidak mampu mencapai target harus dievaluasi secara serius sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanyaannya, apakah seluruh kepala OPD saat ini benar-benar telah menunjukkan kinerja yang sepadan dengan jabatan masing-masing?

Jika ada pejabat yang tidak produktif, tidak inovatif, atau gagal menyelesaikan persoalan di bidangnya, mengapa harus terus dipertahankan? Apakah pertimbangan mempertahankan mereka benar-benar didasarkan pada kebutuhan organisasi dan kompetensi, atau justru faktor lain?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *