“Pinjaman ini dihitung secara matang berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Targetnya, dua hingga tiga tahun sudah bisa diselesaikan sehingga tidak menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya,” ujar Wagub.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur tidak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan. Di tengah tantangan fiskal yang ada, pemerintah daerah tetap harus memastikan pembangunan jalan, jembatan, dan sarana konektivitas lainnya berjalan demi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Terlepas dari kondisi yang ada, infrastruktur harus dibangun. Ketika jalan dan jembatan terhubung, akses masyarakat menjadi lebih mudah dan roda perekonomian akan bergerak lebih cepat,”jelasnya.
Ia mengaku, rencana pinjaman diarahkan ke Bank DKI Jakarta. Jika disetujui dan direalisasikan maka dana hasil pinjaman akan difokuskan menyelesaikan berbagai proyek jalan dan jembatan yang selama ini menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Orang nomor dua di Pemprov Malut mengaku jika Dana Bagi Hasil (DBH), yang merupakan hak-hak daerah dapat diterima secara maksimal dari pemerintah pusat, kebutuhan untuk melakukan pinjaman dalam jumlah besar kemungkinan tidak akan terjadi.
