Akibatnya, anggaran yang telah dialokasikan berisiko tidak terserap optimal. Sementara kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang belum tuntas dapat menjadi persoalan anggaran pada tahun berikutnya. Kondisi tersebut juga berpotensi memicu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kalau tidak selesai, kita rugi dari sisi waktu dan biaya. Anggarannya sudah tersedia, tetapi pekerjaan tidak tuntas dan pembayarannya juga bermasalah. Ini tentu menjadi beban bagi kita,” ungkapnya.
Peringatan Sarbin seharusnya tidak berhenti sebagai imbauan. Dinas PUPR Malut harus mampu membuktikan seluruh proyek yang dibiayai uang rakyat benar-benar dikerjakan sesuai kontrak.
PPK juga dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara ketat, bukan sekadar menunggu laporan kontraktor. Sebab, proyek yang terlambat bukan hanya mencerminkan buruknya pengendalian pekerjaan, tetapi juga berpotensi merugikan kepentingan publik ketika infrastruktur yang ditunggu masyarakat gagal diselesaikan sesuai jadwal.
Sarbin menargetkan seluruh proyek jalan dan jembatan dapat dituntaskan paling lambat 30 Desember 2026, baik secara fisik maupun administrasi pembayaran.
Kini, tanggung jawab berada di tangan Kepala Dinas PUPR, PPK, dan kontraktor. Jangan sampai proyek yang anggarannya sudah tersedia justru berakhir dengan pekerjaan terbengkalai, target meleset, dan persoalan pembayaran yang membebani keuangan daerah.
Uang rakyat sudah dialokasikan, sehingga yang ditunggu masyarakat hasil pekerjaan, bukan sekadar material yang menumpuk di lokasi proyek. (rd).
