Praktik semacam ini menjadi persoalan serius. Sebab, mendatangkan material bukan berarti menyelesaikan pekerjaan konstruksi. Pemerintah tidak boleh menganggap proyek selesai hanya karena bahan bangunan sudah berada di lokasi, sementara pekerjaan fisiknya belum dituntaskan.
“Kalau hanya menaruh bahan di lokasi kemudian kontraknya dianggap selesai, berarti belum tentu pekerjaan fisiknya selesai. Padahal yang kita hitung adalah pekerjaan yang benar-benar tuntas,” cetusnya.
Pernyataan tersebut menjadi alarm bagi Dinas PUPR Malut. Orang nomor dua di Pemprov Malut itu meminta Kepala Dinas PUPR, Risman, bersama jajaran teknis, terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak lengah dalam mengawasi pelaksanaan proyek.
Pengawasan tidak berhenti pada laporan administrasi maupun kedatangan material. Progres fisik harus diperiksa secara langsung, sementara setiap pekerjaan wajib dipastikan sesuai spesifikasi, volume, dan ketentuan kontrak.
Sarbin juga mengingatkan kontraktor agar tidak memperlakukan proyek pemerintah sekadar sebagai kesempatan meraup keuntungan. Kepercayaan yang diberikan pemerintah harus dibayar dengan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan, bukan justru membiarkan proyek terancam molor.
“Kontraktor harus bersyukur karena dari sekian banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan, mereka yang mendapatkannya. Jadi harus ada komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu,” tegasnya.
Ancaman keterlambatan semakin serius karena batas akhir tahun anggaran semakin dekat. Sarbin mengingatkan, pekerjaan yang melewati 31 Desember 2026 berpotensi menimbulkan persoalan pembayaran apabila tidak diselesaikan sesuai ketentuan kontrak.
