Menurutnya, pimpinan OPD lingkup Pemprov Malut jangan mengabaikan yang berkitan dengan pelayanan publik.
“OPD harus komitmen dalam meningkatkan pelayanan publik, sehingga di tahun 2023 bisa mencapi pada tingkat kepatuahan tinggi atau zona hijau,” tegasnya.
Sementara, Kepala Ombudsman Malut, Sofyan Ali mengatakan, kepatuhan pemerintah Malut terhadap standar pelayanan publik merupakan salah satu indikator dalam capaian Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2014-2019-2024 salah satunya indikator capaian pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pemerintah terhadap standar pelayanan pablik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“ Bapenas meminta kepada Ombudsman agar semua kementrian, lembaga dan pemerintah daerah harus dinilai sejauh mana tingkat kepatuhannya. Sehingga sejak tahun 2021 kemarin seluruh Pemda yakni, Provinsi dan Kabupaten/Kota di seluruh indonesia dinilai oleh Ombudsman dalam bentuk survey kepatuhan standar pelayanan publik,” tuturnya.
