Gubernur Sherly Tjoanda menjelaskan, Bali dipilih sebagai mitra karena keberhasilannya dalam menerapkan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.
“Bali telah membuktikan diri sebagai daerah yang unggul dalam tata kelola. Tahun 2024, nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK mereka tertinggi di Indonesia, dan penerapan SPBE-nya diakui secara nasional,” ungkap Gubernur Sherly.
Menurutnya, kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, melainkan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di Maluku Utara.
