Kedua, Koster menekankan pentingnya mempertanggungjawabkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama pelaksanaan pembangunan di Provinsi Bali.
Ia mengungkapkan, menerapkan sistem kerja yang sesuai dengan norma standar dan prosedur yang berlaku. Ketiga, Koster menyampaikan kesiapan untuk memberikan masukan mengenai tata kelola SPBE. Ia juga mendorong Pemerintah Maluku Utara untuk merekrut tenaga profesional dalam pengelolaan SPBE.
“Kami siap memberikan masukan tentang tata kelola SPBE dan kalau bisa Pemerintah di Maluku Utara merekrut tenaga profesional untuk mengelola SPBE,” ujarnya. Keempat, Koster menyarankan agar Gubernur Maluku Utara memberikan bantuan hibah untuk pembangunan Gedung Mall Pelayanan Publik di Kabupaten/Kota, sebagai langkah percepatan dalam pelayanan publik.
Melalui pertemuan ini, diharapkan kerjasama dan pertukaran pengetahuan antara kedua provinsi dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Maluku Utara. (Red).
Sumber artikel ini dikutip dari kompas.com
