Namun, hasil wawancara BPK dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kasubbag Keuangan justru mengungkap bahwa Tim Manajemen BOSDA belum dibentuk.
Kondisi ini memperlihatkan adanya celah pengendalian dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Fungsi verifikasi, pemantauan, dan pengawasan penyaluran bantuan tidak berjalan sebagaimana mekanisme yang diperlukan.
Temuan BPK tidak berhenti pada Rp2,4 miliar yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban.
Pemeriksaan juga mengungkap ketidaktertiban penatausahaan keuangan di sejumlah sekolah.
Dokumen pertanggungjawaban belanja BOSDA tidak dilengkapi buku pembantu pajak.
Hasil uji petik pada SDN 1, SDN 8, SDN 27, dan SDN 39 menunjukkan dokumen pertanggungjawaban keuangan BOSDA tidak disertai buku pembantu pajak.
BPK mengaitkan kondisi tersebut dengan belum memadainya pemantauan terhadap pemungutan dan penyetoran pajak.
Persoalan lain yang ditemukan BPK menyangkut sisa dana BOSDA pada rekening pengelola sekolah. BPK mencatat terdapat saldo pada 98 rekening pengelola BOSDA sebesar Rp22.446.415 per 31 Desember 2025.
