TERNATE, pilarmalut.com – Dalam perjalanan birokrasi, jabatan bukan sekadar kedudukan, melainkan hasil dari proses panjang, pengalaman, dan tanggung jawab pengabdian. Ada yang memulai karier dari ruang pimpinan, tetapi ada pula yang harus melewati lorong panjang pemerintahan sebelum akhirnya dipercaya menduduki posisi strategis.
H. Mochtar Hasim, termasuk dalam perjalanan yang kedua. Kariernya di lingkungan Pemerintah Kota Ternate tidak dibangun secara instan.
Ia memulai pengabdian sebagai staf perencanaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate. Dari meja staf, ia mengenal roda pemerintahan bekerja, bagaimana administrasi dijalankan, dan bagaimana pelayanan publik menjadi bagian penting dari tanggung jawab seorang aparatur sipil negara.
Pada masa kepemimpinan Wali Kota Burhan Abdurrahman, Mochtar dipercaya menjadi Sekretaris Lurah Mangga Dua. Kepercayaan itu berlanjut ketika ia dipromosikan menjadi Lurah Mangga Dua.
Di tingkat kelurahan, birokrasi bukan sekadar urusan surat-menyurat. Ada masyarakat yang harus dilayani, persoalan sosial yang harus diselesaikan, serta kepentingan publik yang menuntut kehadiran pemerintah setiap hari.
Pengalaman itu menjadi bekal ketika ia dipercaya naik ke tingkat kecamatan. Mochtar menjabat Sekretaris Camat Ternate Selatan sebelum kemudian menduduki posisi Camat Ternate Selatan.
Dari kelurahan hingga kecamatan, ia melewati dinamika pemerintahan bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
Namun, perjalanan birokrasi tidak selalu berupa tangga yang terus menanjak. Setelah menyelesaikan tugas sebagai camat, Mochtar sempat kembali bertugas sebagai fungsional umum di Dinas Perikanan selama kurang lebih sembilan bulan.
Fase itu menjadi bagian dari dinamika panjang pengabdiannya. Kesempatan kembali datang ketika ia dipercaya menjadi Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Ternate pada era kepemimpinan periode pertama Wali Kota M. Tauhid Soleman.
Pada 11 Maret 2023, Mochtar resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan definitif.
Di sektor perhubungan, tantangan birokrasi semakin kompleks. Persoalan transportasi, pelayanan publik, pengawasan, hingga pengelolaan retribusi daerah menjadi bagian dari tanggung jawabnya.
Salah satu perhatian yang dikembangkan adalah digitalisasi penarikan retribusi. Upaya tersebut menjadi bagian dari perubahan pendekatan pengelolaan penerimaan daerah, dari pola konvensional menuju sistem yang lebih mudah dipantau.
Pengalaman itu kelak menjadi modal ketika ia dipercaya mengemban tanggung jawab baru.
Pada 22 Oktober 2025, Mochtar Hasim dilantik sebagai Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate.
Jabatan ini bukan sekadar perpindahan dari satu organisasi perangkat daerah ke organisasi lainnya. Ada tanggung jawab besar yang menunggunya, menggali potensi pendapatan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat kemampuan fiskal daerah.
Di sinilah pengalaman panjangnya kembali diuji dalam medan yang berbeda.
Mengelola pendapatan daerah tidak cukup hanya dengan menunggu masyarakat datang membayar pajak. Pemerintah harus hadir, membuka akses pelayanan, membangun kesadaran, sekaligus memastikan potensi penerimaan tidak tercecer.
