Menurutnya, peran perencanaan sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan. Untuk itu kata Abuhari, perlu disadari jika salah dalam menyusun perencanaan tentu arah kebijakan pembangunan akan salah arah serta tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diinginkan.
“ Keterpaduan program antara Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini masih sulit direalisasikan, akibat tumpang tindih program serta kurangnya koordinasi yang lebih selaras dan saling mendukung,” katanya.
Ia berharap, melalui forum rapat teknis dapat menghasilkan diskusi dan saran pendapat yang konstruktif dari seluruh peserta rapat, agar dapat dirumuskan suatu rencana kerja pembangunan kelautan provinsi Malut, sebagai dasar pijakan pelaksanaan program bidang kelautan dan perikanan tahun 2024.
