“Untuk apa ada Bappeda dan bidang anggaran, jika membuat asumsi pendapatan tidak rasional,” kata juru bicara fraksi PDIP di DPRD Malut, Afina Abd. Rahim.
Selain Kepala Bappeda dan BPKAD, lanjut Afina, fraksi PDIP juga mendesak Plt Gubernur Malut juga me ngevaluasi seluruh pejabat eselon III di Bappeda dan BPKAD krena merusak penggelolaan anggaran.
