Ia juga meminta kepada PPUU DPD RI untuk membantu provinsi Maluku Utara melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke provinsi Maluku Utara, dan perlu mengintensifkan program pembinaan dan pelatihan terpadu kepada tenaga kerja lokal agar kualitas mereka dapat diandalkan dan mengurangi disparitas.
Selain itu, Samsuddin berharap usulan yang dibawa yakni penegasan terhadap undang- undang provinsi kepulauan dan Rancangan Undang-undang yang menjamin adanya pembagian hasil Sumber Daya Alam yang maksimal di bidang pertambangan dapat segera diwujudkan.
Sementara, anggota DPD dapil Papua induk Henock Puraro meminta kepada seluruh anggota PPUU DPD agar serius memperhatikan usulan Pj Gubernur tentang Status Sofifi, karena menurutnya yang disampaikan Pj Gubernur merupakan usulan prioritas yang harus dikawal Tim PPUU DPD RI.
