Ia juga menyoroti terkait dengan dana bantuan perusahan melalui CSR yang selama ini belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini juga perlu dipikirkan kita bersama,” ucapnya.
Sementara, Ketua BAM DPR-RI, Ahman Heryawan usai melakukan pertemuan tersebut menyampaikan telah menerima berbagai keluhan dari Pemprov dan kabupaten/Kota terutama belum tuntasnya pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini menjadi aspirasi yang akan diperjuangkan, Insyaallah kita akan tindaklanjuti di pusat melalui koordinasi dengan pimpinan dan Komisi XI,” ucapnya.
Selain itu ada beberapa hal yang dibahas seperti tanggung jawab lingkungan CSR perusahan yang selalu memperhatikan hak-hak masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.
