Selain itu, Wagub Malut juga menyuarakan undang-undangan kepulauan, karena sekitar 10 Provinsi telah menyuarakan mengenai undang-undang kepulauan.
Bahkan Kata Sarbin, Malut memiliki luas wilayah laut lebih besar ketimbang daratan, sehingga hal ini harus diperhatikan pemerintah pusat.
“Kami berharap adanya keberpihakan baik oleh pemerintah pusat maupun DPR RI dalam mendorong percepatan pembangunan di Sofifi,” ucapnya.
Bahkan lanjut Wagub, kebijakan nasional terkait pengurangan produksi nikel yang berdampak pada terjadinya PHK terhadap karyawan.
Sarbin menegaskan, hal ini menjadi dilema yang dihadapi Pemerintah Provinsi, sehingga diberharap tidak terjadi pengurangan atau pembatasan terhadap tenaga pekerja apalagi sampai dirumahkan.
