Dalam unjuk rasa tersebut, masa aksi juga mendesak KPK memanggil dan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Daud Ismail, yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Maluku Utara.
Kordinator Aksi Reza A Syadik dalam rilis yang diterima pilarmalut.com mengatakan, pekerjaan peningkatan jalan ruas Tolabit-Teliwang-Kao (hotmix) merupakan satu dari delapan proyek yang masuk dalam temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Tahun 2022.
“Proyek yang melekat di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara yang dibiayai melalui pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terdapat temuan fisik,” ujarnya.
