Jika melihat sejarah pelaksanaan Pemilu dan potensi konflik di wilayah Malut, Kapolda mengatakan, diperlukan ide dan gagasan melibatkan seluruh stakeholder untuk menangani kerawanan dan potensi konflik Pemilu.
Untuk itu lanjut Kapolda, Projek Leader mencetuskan proyek perubahan “Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara,” dikenal dengan akronim Krsna Kieraha.
“Proyek ini melibatkan seluruh stakeholder terkait dan komponen masyarakat dengan tujuan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, tertib, dan lancer,” ujarnya.
Jendral bintang dua ini berharap, kolaborasi dapat memberikan dampak positif bagi demokrasi di wilayah Malut.
Sementara, Sekretaris BNPP RI Robert Simbolon memaparkan, kegiatan tersebut sangat strategis mengingat Indonesia akan menggelar pesta demokrasi terbesar pada tahun 2024.
