TERNATE, pilarmalut.com- Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol Midi Siswoko, menyebut Provinsi Malut merupakan wilayah rawan konflik saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), sehingga seluruh stokeholder harus terlibat menjaga keamanan dan kedamian.
Hal itu disampikan Kapolda Malut saat menghadiri Launching Implementasi Proyek Perubahan “Akselerasi Penanganan Kerawanan Pemilu Kolaborasi Bersama Pemerintah Daerah Maluku Utara” yang digekar di di Royal Resto Ternate pada Selasa (21/11/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Mendagri RI yang diwakili Sekretaris BNPP RI Robert Simbolon, Gubernur Provinsi Malut Abdul Ghani Kasuba, Danrem 152/Baabullah Ternate, Wakapolda Malut, Ketua DPRD Malut, serta Pejabat Utama Polda Malut.
Ia mengatakan, wilayah Malut selama ini tidak terlepas dari masalah konflik dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik Pemilu maupun Pilkada yang melibatkan partai politik, penyelenggara, elit politik, hingga masyarakat.
“Berbagai permasalahan seringkali berakhir pada sengketa Pemilu atau Pilkada di Mahkamah Konstitusi, bahkan konflik terbuka antara pendukung calon maupun caleg,” ujarnya.
