Erwin juga menjelaskan, perubahan struktur kepengurusan PSI memiliki mekanisme organisasi tersendiri. Pembaruan struktur biasanya dilakukan setiap enam bulan, termasuk di tingkat provinsi.
“Jadi biasanya kita tampung mungkin per enam bulan baru kita aktualisasi struktur kepengurusan. Begitu pula di provinsi,” jelasnya.
Meski demikian, ia menyebut figur yang memiliki posisi strategis dapat menempuh mekanisme khusus melalui kewenangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Kalau dia itu tokoh, itu mungkin bisa saja kewenangannya diambil alih DPP dan menginstruksikan kepada kami yang ada di daerah untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.
Erwin kembali menegaskan, hingga saat ini belum ada pembicaraan internal PSI Maluku Utara mengenai kemungkinan Sherly bergabung ataupun masuk dalam struktur kepengurusan partai.
“Tapi untuk saat ini tidak ada pembicaraan terkait dengan Ibu Gubernur,” tutupnya.
Sementara Gubernur Malut, Sherly Tjoandan, masih dalam upaya konfirmasi terkait dengan sikap Ketua PSI Malut. (Rd).






