Bahkan, sampai pemeriksaan BPK berlangsung, survei harga maupun penilaian independen belum pernah dilaksanakan.
Bayangkan, tunjangan Ketua DPRD Rp30 juta per bulan, Wakil Ketua Rp28 juta, dan anggota Rp13 juta per bulan ditetapkan tanpa dukungan survei harga pasar atau penilaian independen.
BPK menegaskan, kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan besaran tunjangan perumahan tidak sesuai dengan harga pasar daerah setempat.
Ini memperlihatkan persoalan yang tidak bisa dianggap enteng. Regulasi pelaksana belum disesuaikan, survei harga tidak pernah dilakukan, tetapi uang daerah sebesar Rp4,438 miliar sudah telanjur direalisasikan.
BPK juga menyoroti Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran karena belum menyiapkan kertas kerja penilaian harga wajar berdasarkan survei atau penilaian independen.
Selain itu, Sekretaris DPRD belum menyusun dan mengusulkan rancangan Perwali sebagai dasar pengaturan penetapan tunjangan perumahan DPRD untuk ditetapkan oleh wali kota.
Atas temuan tersebut, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjutinya sesuai rekomendasi.
BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Tidore Kepulauan untuk perintahkan Sekretaris DPRD menyusun dan mengusulkan penetapan tunjangan perumahan dengan didukung penilaian harga wajar berdasarkan survei atau penilaian independen.
Urusan anggota dan pimpinan DPRD Tidore menikmati tunjangan puluhan juta rupiah berjalan mulus, sementara urusan memenuhi dasar regulasi dan mempertanggungjawabkan kewajaran anggaran justru berantakan.
Uang Rp4,438 miliar bukan uang pribadi pejabat, bukan pula uang milik anggota DPRD. Itu uang rakyat yang tidak boleh dikelola dengan pola asal sepakat, asal tetapkan, lalu asal bayar.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Tidore Gufran Marsaoly, saat dikonfirmasi pilarmalut.com, via WhatsApp, Selasa (17/11/2026), belum merespon hingga berita ini dipublis. (Rd).






