TIDORE, pilarmalut.com – Uang rakyat sebesar Rp4,4 miliar digelontorkan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk membayar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan tahun 2025.
Namun, di balik besarnya uang yang “ditelan” para wakil rakyat itu, ternyata dasar penetapan tunjangan amburadul.
Lebih parah lagi, pembayaran miliaran rupiah tersebut direalisasikan ketika pengaturan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali) belum disesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah (Perda).
Bukan hanya regulasinya yang terbengkalai, penentuan besaran tunjangan juga tidak didukung survei harga pasar maupun penilaian independen.
Bagaimana mungkin uang rakyat miliaran rupiah sudah dibayarkan, sementara dasar pengaturan dan perhitungan kewajaran harganya belum dibereskan.
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini memperlihatkan buruknya tata kelola penetapan tunjangan perumahan di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Miliaran rupiah sudah direalisasikan, tetapi mekanisme untuk memastikan kewajaran nominal yang dibayarkan justru tidak disiapkan.
Fakta tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025 Nomor 13.A/T/LHP/DJPKN.VI/TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Dalam laporan itu, BPK mencatat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp331.055.157.643,00 dengan realisasi Rp311.064.594.879,00 atau 93,96 persen.
Dari realisasi tersebut, Rp4.438.000.000,00 digunakan untuk membayar tunjangan perumahan tiga pimpinan dan 22 anggota DPRD.
Tunjangan itu diberikan dengan alasan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan belum dapat menyediakan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD.






