Sengketa ini menempatkan Kominfo Halut dalam posisi yang harus memberikan penjelasan mengenai pelayanan permohonan informasi publik, termasuk alasan belum dibukanya dokumen yang diminta mahasiswa.
KI Maluku Utara selanjutnya akan memeriksa apakah seluruh prosedur permohonan informasi dan keberatan telah ditempuh sesuai ketentuan perundang-undangan sebelum perkara masuk ke pemeriksaan pokok sengketa.
Ismad menjelaskan, badan publik memiliki waktu 10 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas permintaan informasi. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama tujuh hari kerja dengan alasan tertulis.
Apabila pemohon tidak puas atau tidak memperoleh tanggapan, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID. Selanjutnya, atasan PPID memiliki waktu paling lama 30 hari kerja untuk memberikan tanggapan atas keberatan tersebut.
“Dokumen-dokumen inilah yang menjadi kebutuhan formal kami untuk melihat apakah alokasi waktu tersebut telah terpenuhi sebelum mengambil keputusan sela,” jelasnya.
Dalam sidang awal pada 23 November mendatang, majelis komisioner akan memeriksa dua aspek utama, yakni kewenangan kelembagaan Komisi Informasi dalam menangani perkara serta kedudukan hukum (legal standing) pemohon dan termohon.
Pemeriksaan tersebut menjadi tahapan penting untuk memastikan apakah sengketa yang diajukan memenuhi persyaratan formal dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
