Sekwan Tidore Bungkam Di Balik Tunjangan Rp4,4 Miliar Bermasalah 

Sekwan Kota Tidore Kepulauan, M.Gufran Marsaoly

Padahal, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022.

Akan tetapi, perubahan Perda tersebut tidak diikuti penyesuaian Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2017 sebagai aturan turunannya.

Penyesuaian Perwali seharusnya dilakukan SKPD teknis, yakni Sekretariat DPRD, sebelum disampaikan kepada Bagian Hukum untuk diproses menjadi peraturan wali kota.

BPK turut menyoroti Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran yang belum menyiapkan kertas kerja penilaian harga wajar berdasarkan survei pasar atau penilaian independen.

Sekwan juga belum menyusun dan mengusulkan rancangan Perwali sebagai dasar pengaturan penetapan tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD.

Uang rakyat Rp4,438 miliar telah dibayarkan, tetapi kajian kewajaran harga tidak tersedia, penetapan hanya berdasarkan kesepakatan, dan aturan pelaksana belum disesuaikan.

Sekretariat DPRD Kota Tidore tidak seharusnya berlindung di balik diam, ketika persoalan penggunaan uang rakyat sudah menjadi temuan pemeriksaan BPK.

Hingga berita ini diterbitkan, Gufran Marasaoly belum memberikan tanggapan. (Rd).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *