Sekwan Tidore Bungkam Di Balik Tunjangan Rp4,4 Miliar Bermasalah 

Sekwan Kota Tidore Kepulauan, M.Gufran Marsaoly

Dari realisasi tersebut, sebesar Rp4.438.000.000,00 digunakan untuk membayar tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD.

Pemberian tunjangan itu didasarkan pada alasan pemerintah daerah belum mampu menyediakan rumah dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD.

Namun, alasan ketiadaan rumah dinas bukan berarti penetapan tunjangan bisa dilakukan sesuka hati tanpa perhitungan harga yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

BPK menemukan besaran tunjangan perumahan DPRD belum diatur melalui Peraturan Wali Kota yang telah disesuaikan dengan perubahan Perda.

Penetapan tunjangan justru hanya mengacu pada Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 1.9 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Uang Representasi, Tunjangan dan Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Melalui keputusan tersebut, Ketua DPRD ditetapkan menerima tunjangan perumahan sebesar Rp30 juta per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp28 juta per bulan, sedangkan setiap anggota DPRD menerima Rp13 juta per bulan.

Nilainya mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Namun, dasar penentuan angka tersebut justru tidak dilengkapi survei harga pasar maupun penilaian independen.

BPK juga mengungkapkan, Kepala Bidang Anggaran BPKAD mengakui penetapan besaran tunjangan tersebut hanya berdasarkan hasil kesepakatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *