Ia menjelaskan, anggaran yang dikelola pemerintah harus diutamakan untuk pembangunan bukan untuk kepentingan pribadi.
“Apakah untuk membangun atau untuk membelanjai diri,” ujarnya.
Nurul menegaskan, pemerintah daerah dalam perencanaan anggaran hingga pelaksanaannya wajib terfokus pada orientasi pro terhadap rakyat.
Pihaknya berjanji akan selalu melakukan monitoring secara ketat terhadap 8 area intevensi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Maluku Utara.
