Syarif mengungkapkan, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan penyerapan tenaga kerja lokal yang dinilai masih minim. Ketika menanggapi “curhatan” Gubernur Sherly tersebut, Komisi XII menyarankan agar Maluku Utara segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang CSR.
Ia juga menekankan pentingnya pembentukan Forum CSR agar bantuan dari perusahaan tambang tepat sasaran.
“Perusahaan tambang tidak boleh berjalan sendiri dalam menentukan item CSR. Harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan UMKM,” jelasnya.
Syarif yang juga dari Fraksi Partai NasDem ini menegaskan, pihaknya siap memberikan dukungan politik di Senayan untuk mengawal kebijakan-kebijakan Gubernur Sherly yang berpihak pada masyarakat Maluku Utara.
“Kami menunggu Ibu Gubernur di Senayan. Apapun langkah yang diambil demi kepentingan daerah, kami siap mendukung penuh,” pungkasnya.
