Langkah tegas juga datang dari pusat. Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyatakan dukungan penuhnya terhadap keresahan Gubernur terkait dampak lingkungan.
Ia memberikan sinyal kera, bahwa ke depan, Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang tidak akan keluar begitu saja tanpa melihat rekam jejak lingkungan mereka.
“Jika rapor lingkungannya ‘merah’, maka akan langsung berimbas pada kuota RKAB mereka. Tidak bisa lagi perusahaan mengabaikan lingkungan hidup,” kata Syarif.
Ia juga menyoroti masalah jaminan reklamasi yang selama ini dianggap terlalu kecil. Dirinya mendorong agar dana jaminan tersebut disesuaikan dengan volume produksi, bukan hanya luas lahan. Hal ini dilakukan agar setelah tambang selesai, tidak ada lagi lubang-lubang raksasa yang terbengkalai.
“Pemerintah ingin perusahaan melakukan reklamasi nyata seperti penimbunan kembali lahan bukan sekadar menanam pohon di atas lahan yang rusak,” tuturnya.
