KLHS RPJMD ini bertujuan untuk memastikan arah pembangunan daerah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, namun juga memperhatikan dimensi lingkungan, sosial, serta tata kelola yang berkelanjutan. Melalui konsultasi publik ini, pemerintah daerah mengidentifikasi isu-isu strategis lingkungan yang perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
Sekprov Malut, Samsuddin A. Kadir, dalam sambutannya mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, memberikan apresiasi kepada NHM yang menjadi satu-satunya perusahaan yang telah menyerahkan data terkait pembangunan berkelanjutan.
“Terdapat 15 OPD lainnya belum mengirimkan data sama sekali, dan dari sisi mitra pembangunan, baru satu perusahaan (NHM) yang berkontribusi. Hal ini perlu menjadi perhatian serius. KLHS yang kita susun tidak akan menghasilkan rekomendasi yang tepat sasaran apabila tidak didukung oleh data yang valid, lengkap, dan terkini dari sektor-sektor terkait,” katanya.
