Fadli Abdul Kadir dalam orasinya menegaskan, keputusan pemerintah menunda pengangkatan PPPK yang telah lulus seleksi sangat merugikan tenaga honorer yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
“Kami bukan tenaga kerja baru. Kami sudah bekerja sebagai honorer di berbagai instansi pemerintahan selama puluhan tahun. Setelah melalui proses seleksi yang panjang dan dinyatakan lulus sebagai PPPK tahun 2024, kami justru dihadapkan dengan penundaan pengangkatan hingga 2026. Ini sangat tidak adil dan mencederai rasa keadilan,” ujarnya.
Menurutnya, kebijakan priseden ini membuat banyak tenaga honorer berada dalam ketidakpastian, padahal mereka telah berharap untuk mendapatkan kepastian status kepegawaian setelah lulus seleksi PPPK 2024.
“Kami sudah bersabar selama bertahun-tahun dengan gaji seadanya sebagai honorer. Setelah dinyatakan lulus PPPK, kami justru harus menghadapi penundaan ini. Bagaimana dengan kehidupan kami? Bagaimana dengan keluarga kami? Kami butuh kepastian,” cetusnya.
Yang menarik dalam aksi tersebut berbagai pamflet yang di genggam para PPPK dibumbuhi dengan berbagai tulusi. Salah satunya pamflet bertulisan “Ubur-ubur ikan lele, jangan tunda SK kami leee.”
Tulisan ini bentuk ungkapan yang menggambarkan kekesalan para PPPK terhadap kebijakan pemerintah.
Begitu pula terdapat pamflet lain yang bertuliskan “Kami butuh kepastian! #SavePPPK2024”
Pesan ini menunjukkan keresahan para PPPK yang menginginkan kepastian untuk menjadi aparatur negara.
