Sekwan Tidore Bungkam Di Balik Tunjangan Rp4,4 Miliar Bermasalah 

Sekwan Kota Tidore Kepulauan, M.Gufran Marsaoly

TIDORE, pilarmalut.com – Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Provinsi Maluku Utara (Malut), M Gufran Marsaoly, memilih bungkam terhadap pembayaran tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Tidore senilai Rp4.438.000.000 atau Rp4,4 miliar yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara.

Persoalan ini bukan perkara sepele sebab uang rakyat miliaran rupiah sudah dicairkan tanpa dasar penetapan besaran tunjangan.

Ironisnya, pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam menyiapkan kajian dan mengusulkan regulasi tersebut justru tidak memberikan penjelasan kepada publik.

Pilarmalut.com telah berupaya mengonfirmasi Gufran melalui WhatsApp selama dua hari berturut-turut, sejak Selasa hingga Rabu (19/11/2026), untuk meminta penjelasan mengenai temuan BPK tersebut. Namun, Sekwan belum memberikan respons.

Sikap diam Gufran dibalik anggaran tunjangan DPRD  bermasalah, semakin memunculkan tanda tanya. Sebab, BPK secara khusus juga menyoroti tanggung jawab Sekretariat DPRD dalam menyiapkan kajian kewajaran harga dan menyusun usulan Perwali terkait tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD.

Bagaimana mungkin pembayaran miliaran rupiah sudah direalisasikan, sementara dasar perhitungan kewajaran harga dan aturan pelaksananya belum diselesaikan.

Temuan tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2025 Nomor 13.A/T/LHP/DJPKN.VI/TER/PPD.01/05/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Dalam laporan itu, BPK mencatat Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menganggarkan belanja barang dan jasa sebesar Rp331.055.157.643,00 dengan realisasi Rp311.064.594.879,00 atau 93,96 persen.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *