TOBELO, pilarmalut.com – Kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) kini terseret ke meja sengketa informasi publik. Pemerintah Daerah Halut melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) utama resmi menjadi pihak termohon setelah sekelompok mahasiswa mengajukan gugatan ke Komisi Informasi (KI) Provinsi Maluku Utara.
Sengketa ini mencuat setelah mahasiswa menilai pemerintah daerah tidak membuka informasi yang diminta terkait kebijakan penentuan harga dasar buah kelapa, termasuk dokumen dan pertimbangan yang mendasar penetapan harga antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan.
Perkara ini sekaligus menjadi sengketa informasi publik perdana yang diregistrasi KI Maluku Utara pada periode jabatan kedua. Akta registrasi perkara telah diterbitkan dan menjadi dasar pemanggilan para pihak untuk mengikuti persidangan awal.
Koordinator Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi KI Maluku Utara, Ismad Sahupala, mengungkapkan sidang awal dijadwalkan berlangsung pada 23 November 2026.
“Sidang awal rencananya akan kita gelar pada tanggal 23 November 2026 mendatang,” kata Ismad di Sofifi, Selasa (10/11/2026).
Menurut Ismad, terdapat sekitar lima poin informasi yang diminta pemohon dan menjadi objek sengketa. Salah satu poin utama ialah informasi mengenai penentuan harga dasar buah kelapa antara Pemda Halut dan pihak perusahaan, termasuk dokumen serta pertimbangan yang menjadi dasar penetapan harga tersebut.
Informasi itu dinilai penting karena menyangkut kepentingan masyarakat yang terdampak langsung kebijakan harga kelapa. Namun, informasi yang diminta disebut belum diberikan pemerintah daerah melalui PPID sehingga pemohon akhirnya membawa persoalan tersebut ke Komisi Informasi.
